PRINSIP-PRINSIP HUKUM ISLAM

PRINSIP-PRINSIP HUKUM ISLAM

            Sebelum kita berbicara tentang  prinsip-prinsip hukum islam sebagai yang menjadi pusat kajian kita harus memahami terlebih dahulu makna Islam (sebagai agama) yang menjadi induk hukum Islam itu sendiri. Kata Islam terdapat dalam Al-qur’an, kata benda yang berasal dari kata kerja salima, arti yang dikandung kata Islam adalah kedamaian, kesejahteraan, keselamatan, penyerahan (diri) dan kepatuhan. [

Sedangkan arti Islam sebagai agama adalah Islam adalah agama yang telah diutuskan oleh Allah kepada nabi Muhammad SAW untuk membahagiakan dan menguntungkan manusia. [2][2]

Orang yang secara bebas memilih Islam untuk patuh atas kehendak Allah SWT disebut Muslim, arti seorang muslim adalah orang yang menggunakan akal dan kebebasannya menerima dan mematuhi kehendak atau petunjuk Tuhan. Seorang muslim yang sudah baligh maka disebut mukallaf, yaitu orang yang sudah dibebani kewajiban dalam artian menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya.

            Ketentuan-ketentuan Allah SWT atas manusia terdapat dalam Syariah, sedangkan arti dari syariah sendiri dari segi harfiah adalah jalan kesumber (mata) air yaitu jalan lurus yang harus diikuti oleh setiap muslim. Sedangkan dari segi ilmu hukum adalah norma dasar yang ditetapkan Allah, yang wajib diikuti oleh seorang muslim.

Norma hukum dalam Islam terdiri dari dua kategori; pertama, norma-norma hukum yang ditetapkan oleh Allah dan atau Rasulnya secara langsung dan tegas. Norma-norma hukum jenis ini bersifat konstant dan tetap. Artinya, untuk melaksanakan ketentuan hukum tersebut tidak membutuhkan penalaran atau tafsiran (ijtihad) dan tetap berlaku secara universal pada setiap zaman dan tempat. Norma-norma hukum semacam ini jumlahnya tidak banyak, dan dalam diskursus norma hukum (Islam), inilah yang disebut dengan syariat dalam arti yang sesungguhnya.

Kedua, Norma-norma hukum yang ditetapkan Allah atau rasul-Nya berupa pokok-pokok atau dasarnya saja. Dari norma-norma hukum yang pokok ini kemudian lahir norma hukum lain melaui ijtihad para mujtahid dengan format yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Norma-norma yang terakhir inilah yang kemudian dinamai dengan fikih atau hukum Islam. Tentu saja norma-norma ini tidak bersifat tetap, tetapi bisa saja berubah (diubah) sesuai tuntutan ruang dan waktu. Cuma saja, dalam menetapkan format hukum baru untuk menjawab persoalan-persoalan yang berkembang, para mujtahid dan badan legislasi Islam harus senantiasa berpegang pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Di antara beberapa prinsip hukum Islam yang patut disebutkan di sini adalah sebagai berikut: [3]

1.     Tidak Memberatkan Dan Menyedikitkan Beban

Al-Haraj memiliki beberapa arti, diantaranya sempit, sesat, paksa, dan berat. Adapun arti terminologinya adalah segala sesuatu yang menyulitkan badan, jiwa atau harta secara berlebihan, baik sekarang maupun dikemudian hari. (Shalih ibn Abd Allah ibn Hamid). Sedangkan Taklif  secara bahasa berarti beban. Arti etimologinya adalah menyedikitkan. Adapun secara istilah, yang dimaksud taklif adalah tuntutan Allah untuk berbuat sehingga dipandang taat dan (tuntutan) untuk menjauhi cegahan Allah. (Wahbah Zuhaili, I, 1986)

Dalam mengadakan aturan aturan untuk manusia, selalu diusahakan oleh Tuhannya agar aturan-aturan tersebut mudah dilaksanakan dan tidak merepotkan, meskipun hal ini berarti tidak harus menghapuskan aturan (perintah-perintah) sama sekali, sebab dengan perintah-perintah itu dimaksudkan agar keruncingan jiwa manusia terhadap perbuatan yang buruk dapat dibatasi. Jadi maksudnya dengan menyedikitkan hukum Islam, ialah yang berlebihan-lebihan dan yang menghabiskan kekuataan badan dalam melaksanakannya.[4]

Dengan demikian dapat ditegaskan, bahwa ketentuan-ketentuan hukum dalam Islam bukanlah sesuatu yang harus dilaksanakan secara kaku tanpa mempertimbangkan kesulitan dalam pelaksanaannya. Akan tetapi sebaliknya, dimana dalam kondisi-kondisi tertentu, jika dipandang penerapan hukum yang ada akan menimbulkan kesulitan yang luar biasa, maka diberikan jalan keluar berupa keringanan atau toleransi.

Ketika mukallaf mengalami kesulitan dalam pelaksanaan suatu hukum, maka dalam waktu yang sama diberikan kemudahan atau toleransi. Pemberian kemudahan atau toleransi di kalangan ahli hukum Islam-- disebut juga dengan rukhshah. Contoh, dibolehkan memakan atau meminum yang haram dalam kondisi yang darurat, boleh meninggalkan yang wajib jika kesulitan melaksanakannya; seperti karena sakit dibolehkan berbuka puasa di bulan Ramadan, melaksanakan shalat dengan duduk, bahkan berbaring. Begitu juga dibolehkan menggabungkan (menjamak) dan mengqashar (meringkas) shalat karena musafir (bepergian).
                Adanya rukhshah dalam sejumlah hukum yang ditetapkan Allah maupun Rasul, oleh fuqahâ` dipertajam lagi dengan kesimpulan yang mereka rumuskan dalam bentuk kaedah “kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Dalam penerapannya, kaidah ini dikembangkan lagi dengan beberapa kaidah cabang untuk objek yang lebih spesifik.[5]

2.      Berangsur-angsur Dalam Menentukan Sebuah Hukum.

Hukum Islam dibentuk secara gradual atau tadrij, dan didasarkan pada al-Quran yang diturunkan secara berangsur-angsur. Prinsip tadrij memberikan jalan kepada kita untuk melakukan pembaruan  karena hidup manusia mengalami perubahan. Pembaruan yang dimaksud adalah memperbarui pemahaman keagamaan secara sistematis sesuai dengan perkembangan manusia dalam berbagai bidang, terutama teknologi. Akan tetapi, prinsip ini sering dipraktikan oleh umat Islam pada umumnya sebagai perubahan yang tidak terukur. Sesuai dengan tuntutan modernitas, hendaklah setiap perubahan menggunakan tujuan dan target sehingga berjalan secara sistematis.

Tiap tiap masyarakat tentu mempunyai adat kebiasaan, baik yang tidak membahayakan pertumbuhannya maupun yang membahayakannya, baik yang sudah berakar kuat, maupun yang mendangkal saja. Demikian pula dengan bangsa arab yang dimana agama islam diturunkan untuk pertama kalinya. Mereka telah mempunyai kebiasaan-kebiasaan dan kesenangan-kesenangan yang sukar dihilangkan sekaligus dan apabila dihilangkan sekaligus maka benar benar kan mengakibatkan kesukaran dan ketegangan bathin.

                Dengan mengingat faktor kebiasaan tersebut dan ketidaksenangan manusia untuk menghadapi perpindahan sekaligus dari suatu keadaan kekeadaan lain yang asing sama sekali maka Al-Quran tidak diturunkan sekaligus, melainkan surat demi surat dan ayat demi ayat.[6]

                Contohnya pada saat masa Rasul, beliau ditanya tentang khamar dan judi, sedangkan kedua-duanya sudah termasuk adat istiadat yang kokoh dikalangan mereka. Maka beliau menjawanb didalam Al-Quran.:

“ Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir”,( QS Al-Baqarah 219)

                Dan ayat itu tidak menjelaskan tuntutan untuk meninggalkannya, meskipun dengan ayat ini seseorang yang jiwanya dalam lagi mengetahui rahasia tasyri’ akan memahaminya, karena sesuatu yang banyak dosanya, sesuatu itu haram dilakukannya karean perbuatan-perbuatan itu hanya mengandung keburukan-keburukan semata-mata, sedang tempat berputarnya pengharam dan penghalalnya adalah memenangkan kebaikan atas keburukan. Kemudian Allah menurunkan titahnya yang mengatakan bahwa kepada mereka yang mabuk  dilarang untuk solat Allah berfirman :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam Keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun” ( QS An-Nisa’ : 43)

                Larangan ini tidaklah membatalkan kepada yang pertama bahkan yang menguatkannya. Kemudian Al-Quran menjelaskan larangan sebagai keputusan secara tegas kepada suatu hukum, dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah:90 :

 

90. Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

91. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).

                Atas dasar berangsur-angsur dalam membina hukum maka didapati pokok lain yaitu global kemudian detail. Ini akan terlihat jelas mana kala akan membandingkan antara pembinaan hukum makki dan madani. Pembinaan hukum menurut Makki adalah Global (garis besarnya) hanya sedikit saja Al-Quran mengemukakan hukum-hukum secara detail (terperinci). Adapun pembinaan hukum menurut madani, maka Al-quran telah mengemukakan didalamnya banyak perincian-perincian hukum dibandingkan dengan Makki lebih-lebih yang berhubungan dengan kebendaan. Oleh karena itu kita melihat bahwa sebagian besar ayat-ayat yang dari padanya di Istimbatkan hukum-hukum adalah madaniyah sedangkan ayat makkyah hanya menerangkan hukum-hukum yang memelihara akidah seperti haramnya sembelihan-sembelihan yang tidak disebutkan nama Allah atasnya. [7]

3.     Kemashlahatan Ummat

Maslahat berasal dari kata as-sulh atau al-islah yang berarti damai dan tenteram. Damai berorientasi pada fisik, sedangkan tentram berorientasi pada psikis. Adapun yang dimaskud maslahat secara terminologi adalah perolehan manfaat dan penolakan terhadap kesulitan. Maslahat adalah dasar semua kaidah yang dikembangkan dalam hukum Islam. Ia memiliki landasan  yang kuat dalam al-Quran.

Tujuan syariat Islam adalah mewujudkan kemaslahatan individu dan masyarakat dalam dua bidang; dunia dan akhirat. Inilah dasar tegaknya semua syariat Islam, tidak ada satu bidang keyakinan atau aktivitas insani atau sebuah kejadian alam kecuali ada pembahasannya dalam syariat Islam, dikaji dengan segala cara pandang yang luas dan mendalam.[8]

Ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam diusahakan agar sesuai dengan kepntingan yang baik dari pemeluk-pemeluknya. Oleh karena itu maka tidak heran pada suatu waktu diadakan aturan-aturan hukum, kemudian aturan tersebut dibatalkan apabila keadaan menghendaki demikiandan diganti dengan aturan lain. Pembatalan hukum tersebut bukan saja bersifat teori, tetapi juga benar-benar terjadi dalam sejarah kehidupan hukum islam sebagai contoh ialah wasiat, yaitu pesanan dari seseorang yang hendak meninggal dunia kepada ahli warisnya untuk menyisihkan sebagian dari hartanya bagi orang tertentu yang dikehendakinya.

Pada mulanya sebelum turunnya ayat-ayat yang berhubungan dengan pembagian warisan, wasiat tersebut diwajibkan untuk dua orang tua dan keluarga.  Akan tetapi kewajiban wasiat tersebut dihapuskan dengan ayat-ayat yang mengenai warisan dan dengan hadist Nabi : “tidak ada wasiat bagi ahli waris”. Selama kepentingan orang banyak yang menjadi pedoman dalam pembatalan hukum-hukum tersebut maka hukum-hukum (ketentuan-ketentuan) yang baru boleh jadi lebih berat atau lebih ringan dari yang sebelumnya.

Pembatalan hukum hanya bisa terjadi selama masa Rasul, yakni dalam fase pembinaan dasar-dasar hukum yang lengkap, sesudah rasul wafat, dan ketentuanketentuan dasar hukum islam sudah lengkap, tidak ada lagi pembatalan hukum. Akan tetapi meskipun demikian, pembuatan Syara’ (Tuhan dan Rasul-Nya) telah banyak menjelaskan illat-illatnya hukum, agar kita mengetahui bahwa sesuatu hukum mengikuti illatnya dan dapat berubah menurut perubahan illatnya pada kebanyakan keadaan terutama dalam lapangan muamalat. Dalam lapangan ini kepentingan orang banyak dijadikan dasar ketentuan hukum islam, karena adanya perluasan dari pembawa syara’ sendiri dalam menjelaskan illat-illatnya hukum.

4.     Menegakkan Keadilan

Keadilan memiliki beberapa arti. Secara bahasa, keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya (wadl’ al-syai’ fi mahallihi). Salah satu keistimewaan syariat Islam adalah memiliki corak yang generalistik, datang untuk semua manusia untuk  menyatukan urusan dalam ruang limgkup kebenaran dan memadukan dalam kebaikan.

                Dalam bebrapa ayat al-Quran dijumpai perintah untuk berlaku adil, diantaranya sebagai berikut:

    

“ Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.(QS. Al-Maidah: 8),

  

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”. (QS. An-Nahl: 90),

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil” (QS. Al-Hujarat: 9)

Bagi syariat islam semua orang dipandang sama dengantidak ada kelebihan antara mereka satu sama lain. Baik karena keturunan, atau kekayaan, atau lagi pangkat atau bangsa. Tidak ada penguasa yang dapat dilindungi oleh kekuasaannya apabila ia memperbuat kezaliman, melainkan kesemuanya berkaitan sama dimuka Allah. Kedudukan yang sama dimuka Undang-undang dan keadilan tersebut diperintahakan oleh Al-Quran dan dipraktekan oleh Rasulullah SAW : antara lain surah Al-Maidah ayat 8

    

“ Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.(QS. Al-Maidah: 8), 

Tentang menegakkan keadilan tanpa pandang bulu telah dicontohkan oleh Nabi sendiri. Pernah suatu hari Nabi menjatuhkan hukuman potong tangan kepada seorang perempuan dalam kasus pencurian. Lalu keluarga terhukum meminta `Usamah bin Zaid (salah seorang sahabat dekan Nabi) untuk meminta kepada Nabi agar hukuman diringankan. Ketika `Usamah bin Zaid menghadap kepada Nabi dan menyampaikan persolan itu, Nabi bukan saja menolak permohonan `Usamah, bahkan menegurnya dan bersabda:

Apakah anda akan memberikan dispensasi terhadap seseorang dalam menjalankan keputusan hukum (hadd) dari hukum-hukum Allah? … demi Allah, andaikan Fathimah, putri Muhammad yang mencuri maka saya tetap akan memotong tangannya. (HR Muslim, Ahmad, An-Nasai dan ‘Aisyah r.a)

Hadis di atas menunjukkan bahwa hukum harus dijalankan tanpa pandang bulu demi mewujudkan keadilan hukum. Untuk menerapkan keadilan yang merata jugalah, ditetapkan kewajiban membayar zakat. Di samping itu, syariat mengharuskan yang kaya menafkahi kerabatnya yang miskin. Bagi fakir miskin yang tidak mempu bekerja, negara harus memberikan tunjangan huidup bagi mereka sepanjang negara memiliki kemampuan.